Time Global News,– Pemerintah Kabupaten Indramayu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke empat kali beruntun dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.
Pemberian opini WTP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, Arman Syifa, kepada Bupati Indramayu H. Supendi dan Ketua DPRD Indramayu Taufik Hidayat Selasa (28/05/2019) dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 pada kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat, Jalan M Toha Bandung.
Arman mengatakan, tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu, BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau catatan yang perlu mendapat perhatian meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
Ditambahkan Arman, untuk lebih kredibel dalam melakukan pemeriksaan terhadap LKPD 2018 pihaknya menggunakan konsultan akuntan public (KAP). Hal ini dilakukan agar konsultan yang bertugas di lapangan lebih independen.
Ia menuturkan BPK memberikan sejumlah catatan yang harus diperbaiki Kabupaten Indramayu untuk LKPD tahun 2019. Meskipun, kekurangan yang ada saat ini tidak mempengaruhi opini WTP.
"Memang tidak semua sempurna, termasuk kami dalam melakukan pemeriksaan ada batas materialitas, ada toleransi kesalahan. Saat ini itu belum terlewati sehingga masih WTP," ungkap Arman.
Bupati Indramayu H. Supendi mengatakan, opini WTP untuk ke empat kali ini sangat membanggakan. Tentunya pencapaian ini patut diapresiasi atas kerja keras semua pihak di Kabupaten Indramayu.
"Kami bersyukur, ini membanggakan bagi kami. Saya berikan apresiasi kepada ASN dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masalah yang muncul di lapangan kita terus lakukan perbaikan," tegas Supendi. (Herman/ Tongol)
0 Komentar